Kota Pekalongan – Dandim 0710/Pekalongan Letkol Czi Hamonangan Lumban Toruan bersama Pemerintah Kota Pekalongan dan jajaran Forkopimda lain serta instansi terkait lainnya kembali merapatkan barisan untuk mengevaluasi penerapan tanggap darurat banjir sekaligus menemukan solusi penanganan bencana banjir secara optimal di Ruang Jetayu Setda setempat,Kamis(11/2/2021).
Rapat evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Walikota Pekalongan,HA Afzan Arslan Djunaid,SE, juga membahas mengenai peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam menangani permasalahan bencana banjir baik itu dari segi sarana dan prasarana, pendistribusian bantuan, penyiapan personil di lapangan, penyediaan logistik dan kesehatan,dan lain sebagainya.
Dalam rapat tersebut Dandim 0710/Pekalongan Letkol Czi Hamonangan Lumban Toruan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan khususnya di Kecamatan Pekalongan Utara yang telah sigap dalam penanggulangan bencana alam banjir di wilayahnya.
“Kepada rekan - rekan semua tetap semangat dan abaikan suara suara yang tidak pas bagi kita dalam melaksanakan tugas dalam penanganan bencal banjir di wilayah kita ini”, ungkap Dandim.
Dandim menambahkan, bahwa pihaknya TNI-Polri selalu siap dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir yang sedang kita hadapi bersama dan salah satunya mendirikan dapur umum sehingga siap mengkafer untuk warga yang membutuhkan bantuan.
Pendistribusian menjadi prioritas bagi dapur umum agar bisa sesuai waktunya dan bila perlu dengan sistem jemput bola agar tidak ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik”, tandasnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pekalongan yang akrab disapa Aaf tersebut mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan bersama seluruh elemen terkait terus berupaya mengatasi permasalahan banjir yang ada di Kota Pekalongan. Terlebih, usai Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir pada Minggu(7/2) lalu, banyak keluhan masyarakat yang menjadi masukan kepada pemerintah untuk segera dituntaskan.
“Alhamdulillah cuaca sudah mulai membaik dan harapannya banjir di Kota Pekalongan ini bisa semakin surut,mengingat Kota Pekalongan sudah 10 hari terakhir ini tergenang banjir dan 4 hari ini Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan status tanggap darurat banjir,masih ada permasalahan dan kendala di lapangan dalam penanganan banjir khususnya kesulitan teknis di lapangan yang perlu dikomunikasikan bersama dalam menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kegawatdaruratan tersebut baik itu jumlah pengungsi dan warga terdampak namun tidak mengungsi, koordinasi dapur umum pusat yang disediakan di Stadion Hoegeng dan Gor Jetayu dengan dapur-dapur umum mandiri yang didirikan oleh masyarakat, pendistribusian bantuan, membendung informasi-informasi di tengah masyarakat yang tidak benar,dan sebagainya,” tegas Aaf.
Aaf menekankan bahwa koordinasi antar unsur terkait harus ditingkatkan dan didukung dengan data-data yang valid sehingga tidak terjadi tumpangtindih wewenang maupun informasi-informasi yang tidak benar (hoax) di tengah penanganan banjir saat ini. Selain itu, koordinasi antar instansi dari tingkat tinggi hingga tingkat bawah lurah,camat, dan RT/RW di masing-masing wilayah juga semestinya disiapkan secara matang dalam hal pendistribusian bantuan yang ada agar semua masyarakat terdampak banjir dapat terlayani dengan baik dan mendapatkan bantuan secara merata.
“Memang harus ada koordinasi yang baik dan data yang valid sehingga tidak terjadi laporan maupun informasi hoax di tengah masyarakat, seperti warga daerah sini belum mendapatkan bantuan, sementara warga disana sudah,semalam juga ramai informasi bahwa Bendungan Asemsiketek dibuka dan melimpas, sehingga ini yang perlu diminimalisir untuk sinkronisasi data dan disaring mana saja yang benar melalui informasi terpercaya yang bersumber melalui Dinas Kominfo maupun Protokol Pemkot Pekalongan. Kemudian, kami juga mengajak masyarakat mulai dari tingkat RT/RW dan tokoh masyarakat lainnya bisa menjalin komunikasi lebih intens yang dimulai dari RT/RW melaporkan secara proaktif jika ada warganya yang terdampak banjir baik yang mengungsi maupun tidak,jangan sampai RT/RW nya tidak aktif. Hal-hal demikian ini yang harus dibenahi bersama agar koordinasi penanganan bencana ini bisa terkoordinir dengan baik,”tandasnya.