Menghadapi Pilkada Serentak 2020, Kesbangpol Jateng Berikan Pelajaran Politik Bagi Perempuan

Kesbangpol Jateng Berikan Pelajaran Politik Bagi Perempuan

Kota Pekalongan - Kabid Politik Dalam Negeri, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Ibnu Kuncoro, menyebut, ada 21 kabupaten dan kota di Jateng yang akan menggelar Pilkada serentak pada September 2020 mendatang.

Untuk itu diperlukan persiapan agar pelaksanaanya nanti sesuai dengan harapan dan menghasilkan pilkada yang berkualitas.

"Salah satu upaya yang dilakukan kami adalah menggelar sosialisasi sekaligus pembelajaran politik bagi pemilih pemula, perempuan dan tokoh agama serta tokoh masyarakat," ujar Ibnu Kuncoro, di sela kegiatan yang berlangsung di Hotel Sahid Mandarin, Sabtu (7/3/2020).

Ibnu Kuncoro, menyinggung, masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Sejauh ini jarang ada yang mencapai 30 persen.

"Contoh di DPRD Kabupaten Batang malah tidak sampai 20 persen," ucapnya.

Demikian juga dengan pelaksanaan pilkada serentak yang diprediksi masih akan diwarnai oleh calon tunggal dari petahana.

"Di Jateng, yakni Kabupaten Blora dan Grobogan, calon dari petahana masih terlalu dominan. Kemungkinan kecil ada calon lain yang akan berani maju," terangnya.

Kembali ke sosialisasi, dirinya meyakini, para tokoh agama dan tokoh masyarakat masih memiliki yang sangat penting, dalam memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat menjelang Pilkada serentak 2020.

Menurutnya, masyarakat sebagai pemilih perlu diberikan pendidikan politik yang baik, agar dapat memahami tata cara menjalankan Pilkada yang demokratis.

"Pendidikan politik ini tujuannya, agar masyarakat mengetahui tentang demokrasi. Apalagi di tahun 2020, ada Pilkada serentak," katanya. 

Ibnu mengatakan kegiatan hari ini akan terus sosialisasikan dilakukan di 21 kota dan kabupaten di Jawa Tengah, agar paham betul bahwa pemilu itu adalah satu-satunya alat untuk masyarakat berpartisipasi dalam politik memilih pemimpin.

"Harapan saya, hari ini seluruh masyarakat menggunakan hak pilih, menghindari hoax, lalu menghindari money politik, sehingga pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat," pungkasnya.