Bantuan pemerintah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diberikan kepada pelajar dan masyarakat hanya dipergunakan sesuai dengan keperluanya. Penggunaan kartu diluar ketentuan berakibat pencabutan dari kepemilikanya.
Presiden RI Joko Widodo menegaskan hal tersebut dihadapan ratusan ibu dan pelajar Kota Pekalongan dalam kunjungan kerjanya di Kelurahan Pringrejo, Kota Pekalongan, Minggu (8/1/17) kemarin.
Presiden meminta kepada seluruh penerima kartu untuk tidak membeli pulsa, rokok atau membeli diluar kebutuhan pokok.
"Kalau ketahuan, akan langsung saya cabut. Jadi untuk anak-anak uang KIP jangan buat beli pulsa ya, demikian juga dengan ibu-ibu. kalau diminta bapaknya untuk beli rokok jangan mau ya, kita akan buat perjanjianya," kata Presiden Joko Widodo dalam sosialisasi dan penyaluran bantuan non tunai PKH dan penyerahan KIP.
Selain itu Presiden juga meminta kepada penerima kartu untuk tidak boros sehingga nantinya pada akhir tahun masih ada sisa, sehingga saldonya akan bertambah.
"Jangan diambil semua. Kalau bisa bertahap dan digunakan bila ada perlunya saja," ucapnya.
Sebanyak 263 KIP diberikan Presiden kepada anak yatim di tingkat SD hingga SMA dan SMK se Kota Pekalongan. Untuk SD diberikan KIP dengan nominal yang ada di tabungan sebesar Rp 450.000, SMP Rp 750.000 dan SMA Rp 1 juta.
Bantuan sejenis berupa KKS, tahun ini diberikan juga kepada 3 juta penerima PKH di seluruh Indonesia. Untuk Kota Pekalongan penerima bantuan PKH sebanyak 3.388 rumah tangga.
sementara itu Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa menyebut, KKS yang diberikan nantinya akan diintegrasikan dengan program bantuan lainya.
"Seperti kartu tani dan kartu nelayan. Jadi masyarakat semakin miskin semakin banyak kartu," selorohnya.
Khififah berharap, bantuan non tunai yang berupa kartu-kartu tersebut agar bisa ditabung. Sebab kalau berbentuk tunai akan langsung habis dikonsumsi.
Tags:
kota pekalongan